Pemerintah Tidak Siap Atur BBM Bersubsidi

28-02-2011 / KOMISI VII

Anggota DPR dari PKS Sohibul Iman menyoroti penundaan pengaturan BBM Bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah meskipun masih ada waktu persiapan 1 bulan lagi sebelum April 2011 nanti.

"Pemerintah seakan-akan menyerah oleh Programnya sendiri, dimana akhir tahun 2010 lalu Pemerintah menggebu-gebu untuk menggulirkan program ini, lalu ketika DPR minta ditunda sekitar 6 bulan untuk persiapan, akhirnya disepakati program ini akan dijalankan setelah 3 bulan persiapan, yaitu bulan April 2011. Namun kenyataannya, jauh panggang dari api,"Katanya kepada Parle baru-baru ini.

Menurut Sohibul Iman, sejak awal banyak pihak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan. namun ternyata keraguan tersebut ternyata terbukti, pemerintah tidak siap membangun infrastruktur untuk pengaturan BBM tersebut.

Keputusan ini, paparnya, juga dianggap telah melecehkan Tim Akademis yang saat ini sedang bekerja mengkaji dampak dan persiapan Pengaturan BBM Bersubsidi ini. “Bila alasannya adalah kenaikan harga Minyak dunia, harusnya Pemerintah menyodorkan skema lain, misalnya memberi subsidi untuk Pertamax, kalau begini terkesan Pemerintah ingin berlepas tangan,” lanjut Sohibul.

Politisi PKS ini juga berharap Pemerintah tetap dalam komitmen dalam mempersiapkan program-program yang bermanfaat untuk rakyat, dan serius mempersiapkan mekanisme subsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. (si)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...